HLP Consultant
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE ‐ 121/PJ/2010
TENTANG
PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS KEGIATAN USAHA PERBANKAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan berlakunya Undang‐Undang Nomor 42 Tahun 2009...
More
HLP Consultant
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE ‐ 121/PJ/2010
TENTANG
PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS KEGIATAN USAHA PERBANKAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan berlakunya Undang‐Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (UU PPN) terhitung mulai tanggal 1 April 2010, dengan ini disampaikan hal‐hal sebagai berikut :
1.
Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN mengatur bahwa jasa keuangan adalah termasuk dalam Jenis
jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa jasa keuangan meliputi :
a.
jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito,
tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
b.
jasa menempatkan dana, meminjamkan dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain
dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi mau
Less